Ora et Labora

Sahabat Peduli Rohingya. Usaha kita menghentikan genosida di Myanmar dan mengisi petisi sebanyak banyaknya tidak cukup tanpa doa. Marilah kita memperbanyak doa di Hari Jum’at ini. Allahummansur ikhwaananal mustadz’afiin wal madzlumiin fii Myanmar (Ya Allah, tolonglah saudara saudara kami yang lemah dan teraniaya di Myanmar). Semoga khatib khatib kita di dalam ceramah dan khutbah juga menyisipkan doa doa kepada saudara saudara kita di Myanmar dan di berbagai wilayah lainnya

 

Isilah dan ajaklah yang lain untuk mengisi petisi di www.petisionline.net/saverohingya

(Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya)

KMIPR: Hentikan Pembantaian Rohingya!

KIBLAT.NET, Jakarta -Tragedi kemanusiaan yang menimpa umat Islam Rohingya masih terus berlangsung. Tragedi yang termasuk kategori pembantaian massal atau genosida ini, juga mendapat perhatian besar dari rakyat Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia.

Salah satu bentuk kepedulian untuk menghentikan pembantaian itu, dibentuklah Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya (KMIPR) oleh sejumlah organisasi.

“Koalisi ini merupakan himpunan dari berbagai organisasi di Indonesia yang mendesak penyelesaian tragedi kemanusiaan Rohingya,” kata Koordinator KMIPR, Adnin Armas, di Jakarta, Senin (29/6).

Di antara organisasi yang tergabung adalah, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Burma Task Force Indonesia, Global Rohingya Centre (GRC), SNH Advocacy Centre, Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Kajian Muslimah Untuk Kemaslahatan Umat Islam (KMKI), Wahdah Islamiyah dan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia.

Menurut Adnin, Koalisi ini juga dibentuk untuk menciptakan perdamaian hakiki di dunia.

“Aksi ini untuk mewujudkan perdamaian dunia internasional atas dasar keadilan untuk semua,” ucapnya.

Selanjutnya, koalisi melakukan upaya langkah nyata dengan mengajukan petisi kepada pemerintah Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

“Sebagai aksi nyata kami menyebarkan petisi terkait empat poin yang kami canangkan, petisi ini sudah kami sebarkan secara online dan langsung terhadap masyarakat, nantinya ini akan berlanjut ke DPR dan bersedia menyuarakan ke tingkat internasional,” terangnya.

Empat tuntutan dari petisi Koalisi Peduli Rohingya adalah:

1.  Presiden Jokowi harus meninjau kembali politik luar negeri Indonesia terhadap Myanmar

2. Meminta agar pebisnis Indonesia dan BUMN untuk menahan investaasi di Myanmar.

3. Keluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN.

4. Meminta Pemerintah Indonesia untuk memboikot dan blacklist terhadap pejabat dan pemerintah Myanmar.

Seperti diketahui, Muslim Rohingya menghadapi permusuhan di negara asalnya, Myanmar, mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, bahkan pemerintah Myanmar dengan menutup mata dan ikut mendukung pembantaian yang dilakukan oleh kelompok radikal budha Myanmar.

Aksi pembantaian mencapai puncaknya pada tanggal 12 Juni 2012, pembakaran, pengusiran, dan pembunuhan terjadi di kampung Muslim di Arakan.

Hingga kini aksi genosida terhadap Muslim Rohingya masih terus berlangsung dan sebagian dari mereka yang masih hidup kemudian melarikan diri. (kiblat.com)

Koalisi Peduli Rohingya: Kehidupan muslim di Myanmar amat sengsara

Merdeka.com – Kesedihan dan perlakuan sadis yang menimpa umat muslim Rohingya di Myanmar rupanya tak bisa dipungkiri lagi. Kebenaran cerita tersebut datang dari Koordinator Pengungsi SNH Advocacy Centre Hery Aryanto, yang bergabung dengan Koalisi Masyarakat Peduli Rohingya.

Menurut Hery yang pernah menginjakkan kaki di Myanmar pada 2013 silam, para etnis Rohingya yang kebanyakan tinggal di Rakhine ini amat sengsara.

“Kita menggambarkan seperti masuk negara dalam negara, ketika masuk Arakan ada cek imigrasi lagi, dan saat saya kesana juga ada beberapa daerah wilayah yang khusus dijaga militer,” ucapnya ketika di temui di Cikini, Jakarta, Senin, (29/6).

Dari ceritanya, militer Myanmar benar-benar menyiksa para Rohingya. Bahkan di beberapa daerah, para etnis muslim ini tidak memiliki rumah lagi lantaran rumah mereka dihancurkan dan dibumihanguskan militer.

“Khusus di Sittwe, bangunan rumah semua hancur, rumah ibadah hancur mereka tidak ada di rumah namun di camp pengungsian di pinggir pantai, dulu jumlah mereka diperkirakan dua hingga tiga juga orang tapi saat berada di sana pada 2013, jumlahnya hanya sekitar 205 ribu orang saja,” lanjutnya.

Selain itu, para muslim Rohingya tidak boleh mendirikan bangunan permanen. Mereka hanya boleh tinggal di tenda dan tempat penampungan. Jika ketahuan mendirikan bangunan permanen di sana, maka dengan segera bangunan tersebut akan dihancurkan.

“Itu kondisi faktual di sana, hampir setiap hari ada pembantaian , ada grup eliminasi yang memang khusus digerakkan utuk membantai mereka,” imbuhnya.

Koalisi Masyarakat Peduli Rohingya merupakan sebuah wadah bagi masyarakat yang peduli akan kesusahan para muslim Rohingya. Koalisi ini meminta pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo untuk melakukan empat tuntutan yang mereka berikan, seperti peninjauan kembali politik bilateral antara Indonesia dengan Myanmar, meminta pebisnis Indonesia untuk tidak berinvestasi di Myanmar, mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN, dan memboikot pejabat serta pemerintah Myanmar.

Diketuai oleh Adnin Armas, Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya tersebut dibentuk oleh beberapa organisasi di Indonesia, yakni Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Burma Task Force Indonesia, Global Rohingya Centre, SNH Advocacy Centre, Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Kajian Muslimah Untuk Kemaslahatan Umat Islam (KMKI), Wahdah Islamiyah dan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. (merdeka)

Masyarakat Peduli Rohingya: Blacklist Pejabat Myanmar

Jakarta, CNN Indonesia — Organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Rohingya mendesak pemerintah untuk melarang atau memboikot pejabat Myanmar yang datang ke Indonesia.

Menurut Adnin Armas, ketua Koalisi Masyarakat Peduli Rohingya, kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar menjadi penyebab warga Rohingya mengungsi ke berbagai negara.

“Aksi ini untuk mewujudkan perdamaian di dunia internasional atas dasar keadilan untuk semua, pengungsian yang terjadi perlu di selesaikan di sumbernya,” kata Adnin pada Senin (29/6) di Jakarta.

Sebagai langkah tegas, Adnin meminta pemerintah untuk memboikot para pejabat Myanmar yang datang ke Indonesia.

“Kami minta pejabat Myanmar di-blacklist di Indonesia, jika tetap masuk kami akan demo,” kata Adnin.

Pemboikotan ini juga masuk dalam empat tuntutan yang ada dalam petisi kepedulian terhadap warga Rohingya. Tiga tuntutan lainnya antara lain meminta Presiden Jokowi meninjau kembali politik luar negeri, meminta pebisnis Indonesia menahan investasi di Myanmar dan menuntut Myanmar dikeluarkan dari anggota ASEAN.

Sekitar 1.1 juta Muslim Rohingya tidak mempunyai kewarganegaraan dan hidup dalam kondisi terdiskriminasi, di antara 51,5 juta penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Hampir 140 ribu orang mengungsi dalam bentrokan mematikan dengan umat Buddha di negara bagian barat Rakhine pada 2012.

Di Indonesia sendiri, saat ini terdapat sekitar 1.700 pengungsi Rohingya yang tinggal di berbagai penampungan sementara di Aceh, setelah perahu mereka diselamatkan oleh nelayan setempat. (cnn indonsia)

Rohingya yang Terabaikan

Penderitaan Muslim Rohingya mengiris perasaan. Terkatung katung dengan perahu rusak di tengah lautan selama 4 bulan menyiratkan kesiapan menjemput kematian. Penderitaan Muslim Rohingya terjadi karena rezim Militer Myanmar telah mencabut kewarganegaraan mereka sebagai masyarakat Burma.

Akibatnya, segala akses untuk meraih pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perkawinan, menjadi hal yang sulit sekali diperoleh. Mereka bukan mendapatkan pekerjaan tapi menerima nasib “perbudakan”. Bekerja berat tanpa upah yang jelas. Gaji sangat murah, itupun tidak selalu dibayar. Jika sakit, obatnya hanya ungkapan kata pilu terhadap rasa sakit itu. Pendidikan dasar menjadi sesuatu yang terlalu muluk. Buta huruf adalah kondisi kehidupan Muslim Rohingya di zaman kontemporer. Mereka mengalami penyiksaan jasmani dan kekerasan psikis yang dilakukan pemimpin dan masyarakat Myanmar yg menganut agama Budha.

Hijrah dari duri kehidupan menuju negara tetangga adalah impian. Blokade jalan oleh militer Myanmar mendorong Muslim Rohingya memilih untuk menempuh ganasnya lautan. Mereka terombang ambing berbulan bulan di tengah lautan. Mereka berbagi makanan minim yang dicicipi hanya dengan sekali gigitan. Menahan haus berbulan bulan dengan sedikit berbagi minuman menyebabkan kematian. Jasad ditangisi dan dikubur di dasar lautan. Setiap saat kematian seperti datang menghampiri di depan mata. Mereka bertahan hidup dalam perahu rusak sembari mengarungi luasnya lautan. Hembusan angin laut menjadi pilot alami bagi mesin kapal yang rusak itu. Tangisan kelaparan dan kehausan anak-anak, wanita, pemuda dan orang tua, di tengah lautan, berbaur menyatu dengan keheningan laut merupakan pengalaman mereka yang tak pernah terlupakan. Sekalipun menderita, namun mereka tetap yakin hidup dalam kelaparan dan kehausan di dalam perahu rusak di tengah lautan masih jauh lebih baik dibanding mereka diperlakukan sebagai binatang oleh rezim pemerintah Myanmar.

Nasib baik dan buruk terjadi kepada Muslim Rohingya. Entah berapa ribu yang telah mati saat hijrah via lautan. Beberapa waktu lalu, sekitar 300 ratusan Muslim Myanmar ditemukan oleh nelayan Aceh yang kasihan melihat penderitaan mereka. Iba terhadap kehidupan dalam perahu mendorong nelayan Aceh berani untuk menggiring perahu rusak itu dari tengah lautan menuju pesisir Aceh Timur. Beberapa nelayan Aceh dengan perahu-perahu mungil mengikat perahu rusak itu dengan tali tambang ke pesisir Aceh Timur. Tempo perjalanan yang lebih dari semalam akhirnya mengantarkan “manusia perahu” ke daratan Aceh Timur. Bermulalah kehidupan baru Muslim Rohingya di daratan Aceh Timur mengikuti pendahulu mereka yang telah tiba di berbagai daratan. Muslim Rohingya yang diusir dari rumah mereka di Arakan sekarang tersebar di tenda-tenda pengungsi. Mereka bukan hanya terdampar di Aceh Timur tapi juga di beberapa wilayah dan negara. Mereka ada yang terdampar di Sulawesi, Malaysia, Thailand, Bangladesh, India, Pakistan dan lainnya. Tentu banyak juga yang meninggal di tengah lautan. Semua kepiluan ini terjadi karena mereka adalah Muslim dan yang melakukan adalah Pemerintah Myanmar yang beragama Budha.

Adnin Armas
(Ketua Burma Task Force Indonesia)

Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya

Jakarta – Kejahatan kemanusiaan dan upaya pemusnahan (genosida) terhadap Muslim Rohingya mendorong Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya untuk menggalang petisi kemanusiaan.

“Petisi kemanusiaan untuk Rohingya tadi telah kita tandatangani,” kata koordinator Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya, Adnin Armas, saat menyampaikan pengaduan ke kantor Komnas HAM Jakarta, Senin (22/06).

Adnin menambahkan bahwa pihaknya akan menghimpun tanda tangan ratusan tokoh nasional, sebagai bukti dukungan terhadap petisi tersebut. Tokoh yang akan mendukung petisi itu sendiri berasal dari berbagai latar belakang agama, profesi, dan jabatan.

Dalam petisinya Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya menuntut agar genosida terhadap Muslim Myanmar dihentikan. Selain itu pemerintah dituntut lebih aktif dan tegas untuk menghentikan pembantaian massal terhadap etnis Rohingya.

Petisi tersebut, lanjut Adnin, nantinya akan disampaikan kepada para wakil rakyat di DPR. “Untuk menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia peduli sekali dengan kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh Rohingya,” tandasnya.

Etnis muslim Rohingya menjadi sasaran diskriminasi dan pembantaian oleh ekstrimis Budha yang didukung oleh rezim Myanmar. Kekejaman yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu memaksa mereka melarikan diri dari negaranya.

Para pengungsi Rohingya itu sebagian diantaranya terdampar di sejumlah titik di Indonesia, salah satunya di Aceh. Sebelumnya mereka telah terkatung-katung di lautan selama berbulan-bulan, ditolak mendarat di Thailand dan Myanmar.

Prihatin dengan kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya mendesak agar Komnas HAM menyuarakan dihentikannya kekejaman terhadap etnis muslim Myanmar itu.

Koalisi itu merupakan gabungan sejumlah elemen antara lain Muhammadiyah, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), SNH Advocacy Center, Aliansi Cinta Keluarga (AILA), dan Kajian Muslimah untuk Kemaslahatan Umat Islam (KMKI). (kiblat.net)

KMIPR Laporkan Data Penindasan terhadap Rohingya ke Komnas HAM

SEJUMLAH ormas, ulama, dan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya (KMIPR) mendesak Komnas HAM untuk menyuarakan pembelaan kepada etnis Rohingya.

“Kami minta Komnas HAM untuk lebih lantang lagi menyuarakan agar Myanmar menghentikan kekejaman itu,” kata Adnin Armas, Koordinator Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya, di ruang pengaduan Komnas HAM, Senin (22/6/2015).

Dikatakan Adnin, penindasaan terhadap warga Rohingya sangat besar. Ratusan ribu diusir sejak tahun 1970an. Para wanita diperkosa. Anak-anak kecil terpisah dari ibu dan ayahnya. Mereka tidak tahu dimana keberadaan orangtuanya kini.

“Ini tentu akan menimbulkan dampak. (Penindasan) ini tidak lepas dari sikap Myanmar yang anti terhadap muslim Rohingya,” tekan Adnin.

Untuk itu, Adnin meminta agar Komnas HAM ikut turun ke kamp pengungsi untuk melihat langsung kondisi mereka.

Koalisi juga mendesak agar Menlu berperan untuk menciptakan keamanan bagi warga Rohingya.

“Kita mendesak Komnas HAM untuk melakukan pembicaraan serius dengan Kemenlu,” ujarnya.

Menanggapi usulan itu, Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengaku mendapatkan masukan positif. Komnas HAM akan menjadikan agenda kunjungan ke pengungsi sebagai priorotas utama. “Ini akan menjadi agenda prioritas kami,” ujarnya.

Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya merupakan gabungan dari sejumlah elemen masyarakat di Indonesia. Dalam pengaduan itu hadir pula perwakilan Muhammadiyah, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Wahdah Islamiyah, SNH Advocacy Center, Aliansi Cinta Keluarga (AILA), dan Kajian Muslimah untuk Kemaslahatan Umat Islam (KMKI). (islampos.com)